BAB XI &
XII
KEBIJAKSANAAN
PEMERINTAH
Kebijakan Pemerintah Tahun
1966 - 1969
Rencana : pembangunan
nasional semesta berencana (PNSB) 1961-1969.
Rencana pembangunan ini
disusun berlandasarkann “Manfesto Politik 1960” untuk meningkatkan kemakmuran
rakyat dengan azas ekonomi terpimpin.
Faktor yang menghambat/
kelemahannya antara lain :
1)
Rencana ini tidak mengikuti kaidah-kaidah ekonomi yang lazim.
2)
Defisit anggaran yang terus meningkat yang mengakibatkan hyper inflasi.
3)
Kondisi ekonomi dan politik saat itu: dari dunia luar (Barat) Indonesia sudah
terkucilkan karena sikapnya yang konfrontatif. Sementara di dalam negeri
pemerintah selalu mendapat rongrongan dari golongan kekuatan politik
“kontra-revolusi” (Muhammad Sadli, Kompas, 27 Juni 1966, Penyunting Redaksi
Ekonomi Harian Kompas, 1982).
Beberapa kebijaksanaan
ekonomi – keuangan:
1)
Dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 1/M/61 tanggal 6 Januari 1961: Bank
Indonesia dilarang menerbitkan laporan keuangan/ statistik keuangan, termasuk
analisis dan perkembangan perekonomian Indonesia.
2)
Pada tanggal 28 Maret 1963 Presiden Soekarno memproklamirkan berlakunya
Deklarasi Ekonomi dan pada tanggal 22 Mei 1963 pemerintah menetapkan berbagai
peraturan negara di bidang perdagangan dan kepegawaian.
3)
Pokok perhatian diberikan pada aspek perbankan, namun nampaknya perhatian ini
diberikan dalam rangka penguasaan wewenang mengelola moneter di tangan
penguasa. Hal ini nampak dengan adanya dualisme dalam mengelola moneter.
(Suroso, 1994).
MASA STABILISASI DAN
REHABILITASI (1966 – 1968)
Masalah yang dihadapi
Menanggapi masalah ekonomi
yang kin dengan tajam disoroti oleh MPRS, maka Prof. Dr. Widjojo Nitisastro
dalam percakapan dengan wartawan Kompas menyatakan, bahwa sumber pokok
kemerosotan ekonomi ialah penyelewenangan pelaksanaan UUD 1945. sebagai misal
pasal 33 yang selama beberapa tahun ini dengan sengaja atau tidak telah didesak
oleh landasan-landasan ideal yang lain. Demikian pula realisasi Pancasila dalam
bidang ekonomi sering dilupakan. Misalnya sila Kedaulatan Rakyat tercermin
dalam pasal 23 yang mengatur anggaran belanja negara (Kompas, 29 Juni 1966,
Penyunting Redaksi Ekonomi Harian Kompas, 1982).
Periode ini dikenal
sebagai periode stabilisasi dan rehabilitasi sesuai dengan masalah pokok yang
dihadapi, yaitu :
a)
Meningkatnya inflasi yang mencapai 650% pada tahun 1965
b)
Turunnya produksi nasional di semua sector
c)
Adanya dualisme pengawas dan pembinaan perbankan. Dualisme ini muncul dari
struktur organisasi perbankan yang meletakkan Deputy Menteri bank Sentral dan
Deputy Menteri Urusan Penertiban bank dan Modal Swasta berada di bawah Menteri
Keuangan. (Suroso, 1994).
Rencana dan Kebijaksanaan
Ekonomi
Ketetapan MPRS Nomor
XXIII/MPRS/1966 tentang : Pembaharuan kebijaksanaan landasan ekonomi, keuangan
dan pembangunan, tertanggal 5 Juli 1966, antara lain menetapkan :
(1) Program stabilisasi
dan rehabilitasi : 1966 – 1968 (jangka pendek)
Skala Prioritasnya
a) Pengendalian
inflasi
b) Pencukupan
kebutuhan pangan
c) Rehabilitasi
prasarana ekonomi
d) Peningkatan
kegiatan ekspor
e) Pencukupan
kebutuhan sandang
Komponen Rencananya
a) Rencana fisik
dengan sasaran utama :
1. Pemulihan dan
peningkatan kapasitas produksi (pangan, ekspor dan sandang)
2. Pemulihan dan
peningkatan prasrana ekonomi yang menunjang bidang-bidang tersebut.
b) Rencana Moneter
dengan sasaran utama :
1. Terjaminnya pembiayaan
rupiah dan devisa bagi pelaksanaan rencana fisik
2. Pengendalian
inflasi pada tingkat harga yang relatif stabil sesuai dengan daya beli rakyat.
Tindakan dan Kebijaksanaan
Pemerintah
a) Tindakan pemerintah
“banting stir” dari ekonomi komando ke ekonomi bebas demokratis; dari ekonomi
tertutup ke ekonomi terbuka; dari anggaran defisit ke anggaran berimbang.
(Mubyarto, 1988).
b) Serangkaian
kebijaksanaan Oktober 1966, Pebruari 1967 dan Juli 1967 antara lain :
1. Kebijaksanaan
kredit yang lebih selektif (penentuan jumlah, arah, suku bunga)
2. Menseimbangkan/
menurunkann defisit APBN dari 173,7% (1965), 127,3% (1966), 3,1% (1967) dan 0%
(1968). (Suroso, 1994).
3. Mengesahkan /
memberlakukan undang – undang :
a) UU Pokok Perbankan
No.14/ 1967
b) UU Perkoperasian
No. 12/ 1967
c) UU Bank Sentral
No. 13/ 1968
d) UU PMA tahun 1967
dan PMDN tahun 1968
e) Membuka Bursa
Valas di Jakarta 1967
(2) Program
Pembangunan dimulai tahun 1969/ 1970 jangka panjang)
SkalaØ Prioritasnya
1. Bidang pertanian
2. Bidang prasarana
3. Bidang industri/
pertambangan dan minyak
Jangka waktu dan
strategi pembangunanØ
1. Pembangunann
jangka menengah terdiri dari pembangunan Lima Tahun (PELITA) dan dimulai dengan
PELITA I sejak tahun 1969/ 1970
2. Pembangunan Jangka
Panjang dimulai dengan pembangunan Jangka Panjang Tahap I (PJPT – I) selama 25
tahun, terdiri dari :
A. PELITA I 69 / 70 =
73 / 74
Periode Pelita I Dimulai
dengan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1970, mengenai Penyempurnaan Tata
Niaga Bidang Ekspor dan Impor dan Peraturn Agustus 1971, mengenai Devaluasi
Mata Uang Rupiah Terhadap Dolar, dengan sasaran pokoknya adalah :
Kestabilan harga bahan
pokok,
Peningkatan Nilai Ekspor
Kelancaran Impor
Penyebaran Barang di Dalam
Negeri.
Titik berat pada sektor
pertanian dan industri yang menunjang sektor pertanian.
B.
PELITA II 74/75 – 78/79
Kebijaksanaannya mengenai
Perkreditan.
kecil dan menengah,Ø- mendorong
para eksportir
-
mendorong kemajuan pengusaha kecil atau ekonomi lemah dengan produk Kredit
Investasi Kecil (KIK).
Kebijaksanaan Fiskal,
-
Penghapusan daya saing komoditi ekspor
di pasarØpajak
ekspor untuk mempertahankan dunia untuk menggalakkan penanaman modal asing dan
dalam negeri guna mendorong Investasi Dalam Negeri. Kebijaksanaan 15
November 1978,
-
Menaikkan hasil produksi nasional,
- $3B
menaikkan daya saing komoditi ekspor yang lemah karena adanya inflasi yang
besarnya rata-ratanya 34 % akibatnya kurang dapat bersaing dengan produk
sejenis dari Negara lain dan adanya resesi dan krisis dunia pada tahun 1979.
Titik berat pada sektor
pertanian dengan meningkatkan industri pengolah bahan mentah menjadi bahan
baku.
C. PELITA III 79/80
– 83/84
-
Paket Januari 1982
Tatacara pelaksanaan
Ekspor-Impor dan Lalu lintas devisa. Diterapkan kemudahan dalam hal pajak yang
dikenakan terhadap komoditi ekspor, serta kemudahan dalam hal kredit untuk
komoditi ekspor.
-
Paket Kebijaksanaan Imbal Beli (Counter Purchase)
Keharusan eksportir maupun
importer uar negeri untuk membeli barang-barang Indonesia dalam jumlah yang
sama.
-
Kebijaksanaan Devaluasi 1983,
yakni Dengan menurunkan
nilai tukar Rupiah terhadap mata uang dolar dari Rp 625/$ menjadi Rp 970/$
dengan harapan gairah ekspor dapat meningkat sehingga permintaan Negara menjadi
lebih banyak dan komoditi impor menjadi lebih mahal karena diperlukan lebih
banyak rupiah untuk mendapatkannya.
Titik berat sektor
pertanian (swasembada beras) dengan meningkatkan industri pengolah bahan baku
menjadi barang jadi
D. PELITA IV 84/85 –
88/89
-
Kebijaksanaan INPRES No. 4 Tahun 1985, dilatarbelakangi oleh keinginan untuk
meningkatkan ekspor non-migas.
-
Paket Kebijaksaan 6 Mei 1986 (PAKEM), dikeluarkan dengan tujuan untuk mendorong
sector swasta di bidang ekspor maupun di bidang penanaman modal.
-
Paket Devaluasi 1986, ditempuh karena jatuhnya harga minyak di pasaran dunia
yang mengakibatkan penerimaan pemerintah turun. o Paket Kebijaksanaan 25
Oktober 1986, merupakan deregulasi di bidang perdagangan, moneter dan penanaman
modal dengan melakukan Penurunan Bea masuk impor untuk komoditi bahan penolong
dan bahan baku, proteksi produksi yang lebih efisien, kebijaksanaan penanaman
modal.
-
Paket Kebijaksaan 15 Januari 1987, melakukan peningkatan efisiensi, inovasi dan
produktivitas beberapa sector indutri dalam rangka meningkatkan ekspor
non-migas. o Paket Kebijaksanaan 24 Desember 1987 (PAKDES), melakukan
restrukturisasi bidang ekonomi.
-
Paket 27 Oktober 1988, Kebijaksanaan deregulasi untuk menggairahkan pasar modal
dan menghimpun dana masyarakat guna biaya pembangunan.
-
Paket Kebijaksanaan 21 November 1988 (PAKNOV), melakukan deregulasi dan
debirokratisasi di bidang perdagangan dan hubungan Laut.
-
Paket Kebijaksanaan 20 Desember 1988 (PAKDES), memberikan keleluasaan bagi
pasar modal dan perangkatnya untuk melakukan aktivitas yang lebih produktif.
Titik berat pertanian
(melanjutkan swasembada pangan) dengan meningkatkan industri penghasil
mesin-mesin.
E. PELITA V
89/90 – 93/94
Sektor pertanian untuk
memantapkan swasembada pangan dengan meningkatkan sektor industri penghasil
komoditi ekspor, pengolah hasil pertanian, penghasil mesin-mesin dan industri
yang banyakk menyerap tenaga kerja.
PELITA V meletakkan
landasan yang kuat untuk tahap pembangunan selanjutnya. (Suroso, 1994). •
Periode Pelita V Lebih diarahkan kepada pengawasan, pengendalian dan upaya
kondusif guna mempersiapkan proses tinggal landas menuju Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Tahap Kedua.
Kebijakan
Moneter
Kebijakan moneter adalah
upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara
berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga.
Ada 2 kebijakan moneter yaitu :
* Kebijakan Moneter Ekspansif
Suatu kebijakan untuk menambah jumlah uang yang beredar.
* Kebijakan Moneter Kontraktif
Suatu kebijakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar atau disebut juga
dengan kebijakan uang ketat (tight money policy).
Ada beberapa cara untuk melakukan kebijakan moneter diantaranya :
- Operasi Pasar Terbuka
Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan
menjual atau membeli surat berharga pemerintah.
- Diskonto
Diskonto adalah pengaturan jumlah duit yang beredar dengan memainkan tingkat
bunga bank sentral pada bank umum.
- Rasio Cadangan Wajib
Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan
jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah.
Kebijakan
fiskal
Kebijakan fiskal adalah
kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui
pengeluaran dan pendapatan pemerintah. kebijakan fiskal lebih mekankan pada
pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah. Instrumen utama kebijakan fiskal
adalah pengeluaran dan pajak.
Ada 2 macam kebijakan fiskal yatu :
* Kebijakan Fiskal Ekspansif
Kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan
negara guna memberi stimulus pada perekonomian.
* Kebijakan Fiskal Kontraktif
Kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada
pengeluarannya.
Tujuan dari kebijakan fiskal yaitu:
- Untuk meningkatkan produksi nasional (PDB) dan pertumbuhan ekonomi.
- Untuk memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran.
- Untuk menstabilkan harga-harga barang, khususnya mengatasi inflasi.
Kebijakan
Fiskal dan Moneter Sektor Luar Negeri
Kebijakan fiskal akan mempengaruhi perekonomian
melalui penerimaan negara dan pengeluaran negara. Disamping pengaruh dari
selisih antara penerimaan dan pengeluaran (defisit atau surplus), perekonomian
juga dipengaruhi oleh jenis sumber penerimaan negara dan bentuk kegiatan yang
dibiayai pengeluaran negara.
Di dalam perhitungan defisit atau surplus anggaran pendapatan dan belanja
negara (APBN), perlu diperhatikan jenis-jenis penerimaan yang dapat dikategorikan
sebagai penerimaan negara, dan jenis-jenis pengeluaran yang dapat dikategorikan
sebagai pengeluaran negara. Pada dasarnya yang dimaksud dengan penerimaan
negara adalah pajak-pajak dan berbagai pungutan yang dipungut pemerintah dari
perekonomian dalam negeri, yang menyebabkan kontraksi dalam perekonomian.
Dengan demikian hibah dari negara donor serta pinjaman luar negeri tidak
termasuk dalam penerimaan negara.
Di lain sisi, yang dimaksud dengan pengeluaran negara adalah semua pengeluaran
untuk operasi pemerintah dan pembiayaan berbagai proyek di sektor negara
ataupun badan usaha milik negara. Dengan demikian pembayaran bunga dan cicilan
hutang luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan pengeluaran negara.
Dari perhitungan penerimaan dan pengeluaran negara tersebut, akan diperoleh
besarnya surplus atau defisit APBN. Dalam hal terdapat surplus dalam APBN, hal
ini akan menimbulkan efek kontraksi dalam perekonomian, yang besarnya
tergantung kepada besarnya surplus tersebut . Pada umumnya surplus tersebut
dapat dipergunakan sebagai cadangan atau untuk membayar hutang pemerintah
(prepayment).
Dalam hal terjadi defisit, maka defisit tersebut dapat dibayai dengan pinjaman
luar negeri (official foreign borrowing) atau dengan pinjaman dalam negeri.
Pinjaman dalam negeri dapat dalam bentuk pinjaman perbankan dan non-perbankan
yang mencakup penerbitan obligasi negara (government bonds) dan privatisasi.
Dengan demikian perlu ditegaskan bahwa penerbitan obligasi negara merupakan
bagian dari pembiayaan defisit dalam negeri non-perbankan yang nantinya
diharapkan dapat memainkan peranan yang lebih tinggi. Hal yang paling penting
diperhatikan adalah menjaga agar hutang luar negeri atau hutang dalam negeri
tersebut masih dalam batas-batas kemampuan negara (sustainable).
Pada dasarnya defisit dalam APBN akan menimbulkan efek ekspansi dalam
perekonomian. Dalam hal defisit APBN dibiayai dengan pinjaman luar negeri, maka
hal ini tidak menimbulkan tekanan inflasi jika pinjaman luar negeri tersebut
dipergunakan untuk membeli barang-barang impor, seperti halnya dengan sebagian
besar pinjaman dari CGI selama ini. Akan tetapi bila pinjaman luar negeri
tersebut dipergunakan untuk membeli barang dan jasa di dalam negeri, maka
pembiayaan defisit dengan memakai pinjaman luar negeri tersebut akan
menimbulkan tekanan inflasi. Dilain pihak, pembiayaan defisit APBN dengan
penerbitan obligasi negara akan menambah jumlah uang yang beredar dan akan
menimbulkan tekanan inflasi.
Adapun pembiayaan defisit dengan menggunakan sumber dari pinjaman luar negeri
akan berpengaruh pada neraca pembayaran khususnya pada lalu lintas modal
pemerintah . Semakin besar jumlah pinjaman luar negeri yang dapat ditarik, lalu
lintas modal Pemerintah cenderung positif. Adapun kinerja pemerintah dapat
dilihat dari besarnya nilai lalu lintas moneter. Nilai lalu lintas moneter yang
positif menunjukkan adanya cash inflow.
Kebijakan moneter dan pengaruhnya terhadap perekonomian
Pada dasarnya, kebijaksanaan moneter ditujukan agar likuiditas dalam
perekonomian berada dalam jumlah yang “tepat” sehingga dapat melancarkan
transaksi perdagangan tanpa menimbulkan tekanan inflasi. Umumnya pelaksanaan
pengaturan jumlah likuiditas dalam perekonomian ini dilakukan oleh bank
sentral, melalui berbagai instrumen , khususnya open market operations (OMOs).
Dalam melaksanakan OMO, pada umumnya bank sentral menjual atau membeli obligasi
negara jangka panjang. Jika likuiditas dalam perekonomian dirasakan perlu
ditambah, maka bank sentral akan membeli sejumlah obligasi negara di pasar
sekunder, sehingga uang beredar bertambah, dan dilain pihak bila bank sentral
ingin mengurangi likuiditas dalam perekonomian, bank sentral akan menjual
sebagian obligasi negara yang berada dalam portofolio bank sentral. Perlu
difahami bahwa portofolio obligasi negara di bank sentral tersebut memberikan
pendapatan kepada bank sentral berupa bunga obligasi.
Dalam kasus Indonesia, sampai saat ini Bank Indonesia belum memiliki obligasi
negara yang dapat dipakai untuk OMO. Walaupun pemerintah Indonesia telah menerbitkan
obligasi, yang dimulai pada masa krisis untuk rekapitalisasi bank-bank yang
bermasalah, tetapi pasar sekunder bagi obligasi negara baru pada tahap awal dan
volume transaksi jual beli di pasar sekunder tersebut masih sedikit. Selama ini
Bank Indonesia masih mempergunakan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) untuk
melaksanakan OMOs. Disamping menimbulkan beban pada Bank Indonesia, karena BI
harus membayar bunga SBI yang cukup tinggi, jangka waktu SBI juga sangat
pendek, umumnya 1 (satu) bulan, sehingga instrumen ini sebenarnya kurang
memadai untuk dipakai dalam OMOs.
Sumber
http://anggita-githa.blogspot.com/2012/03/kebijaksanaan-pemerintah.html
